|| 1 Desember: Hari AIDS Sedunia | 3 Desember: Hari Cacat | 4 Desember: Hari Artileri | 9 Desember: Hari Armada, Hari Anti Korupsi | 10 Desember: Hari Hak Asasi Manusia | 12 Desember: Hari Transmigrasi | 13 Desember: Hari Nusantara | 15 Desember: Hari Infanteri | 19 Desember: Hari Bela Negara | 20 Desember: Hari Kesetiakawanan Sosial Nasional | 22 Desember: Hari Ibu Nasional, Hari Sosial & Hari Korps Wanita Angkatan Darat (KOWAD) | 25 Desember: Hari Natal ||||||||     

RADIO KARIMATA, PAMEKASAN – Kasus bajing loncat saat ini sedang hangat diperbincangkan, terlebih status hukum dari seorang yang melakukan perlawanan untuk melindungi diri dari tindak kejahatan.

seperti halnya yang sedang viral di media sosial kasus di Medan, seorang sopir truk berinisial DI ditetapkan Polresta Belawan sebagai tersangka kasus pembunuhan karena memukuli seorang terduga pencuri hingga tewas pada Kamis (21/10/2021) Petang.

Menanggapi kasus tersebut, Sulaisi Abdurrazaq selaku Ketua LKBH IAIN Madura sekaligus penasihat hukum Ponpes Annuqayah Daerah Lubangsa Guluk-Guluk menjelaskan bahwa ada dilematis ketika dihadapkan dengan kasus seorang warga yang mencoba melawan ketika akan terjadi tindak kejahatan namun kemudian dijadikan tersangka karena melukai atau sampai membunuh.

“Memang dilema, disatu sisi ketika korban membela diri karena terdesak misal sehingga sampai membuat pelaku kejahatan terbunuh, tetapi kalau dalam hukum kita maka yang bersalah ya korban itu,” ujarnya saat On Air di Dinamika Madura pada Sabtu (23/10/2021) Siang. 

Menurutnya, hukum yang berlaku adalah hukum positif, yakni hanya menerima kebenaran jika ada saksi dan bukti yang menyatakan bahwa tindakan tersebut benar dan bukan tindak pidana.

Ia menjelaskan bahwa hukum yang berlaku tergantung pada bagaimana cara melakukan pembelaannya. Jika pelaku pencurian melakukan tindakan kekerasan dan membahayakan keselamatan korban, sehingga karena terdesak dan ingin menyelamatkan diri dan melakukan perlawanan maka itu tidak termasuk tindakan pidana.

“Berbeda lagi, kalau pelaku pencurian hanya menakut-nakuti saja misal dan tidak melakukan penyerangan pada kita kemudian kita serang dia sampai terbunuh maka kita yang bersalah dan masuk dalam tindak pidana,” tambahnya.

Melihat dari kasus di Medan tersebut, Sulaisi mengatakan bahwa itu tergantung bagaimana penyidik melihat.

“Kalau tidak ada saksi dan tidak dapat membuktikan bahwa tidak melakukan tindak pidana, maka akan terpojok meski korban melakukan tindakan itu karena pembelaan, karena hukum kita hukum positif yang berdasarkan pada fakta bukan hati nurani atau perasaan,”ucapnya.

Sulaisi mengungkapkan sangat penting agar masyarakat memiliki wawasan hukum. Sebab dalam pendampingan kasus yang terjadi, banyak dari mereka yang sebenarnya tidak tahu. Baik itu kasus korupsi maupun tindak pidana umum lainnya.

“Seperti halnya tradisi yang masih ada di Madura “angoah pote tolang katembeng pote mata” itu soalah tidak takut pada risiko apapun, tapi saat ini masyarakat harus sudah melek hukum,”ujarnya. 

Masyarakat bisa mengakses gerakan lembaga bantuan hukum atau asosiasi advokat. selain itu perlu terus dilakukan sosialisasi pengetahuan hukum bagi masyarakat. (Fitri/Suk)

Live Streaming

MITRA USAHA

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

Search

Who's Online

We have 763 guests and one member online

Logo Mitra Kerja

  

 

Alamat

PT. RADIO SWARA KARIMATA

Jl.Raya Panglegur 123 Pamekasan
Tlp. 0324‐333555 / 333999
Fax. 0324‐331432